Rainbow today's

Rabu, 19 April 2017

Belajar Menjadi Jurnalis


 Entri kali ini, 
ku akan mengepost tentang berita-berita

 yang pernah ku buat

berita ini merupakan tugas dari mata kuliah di semester 5
yang gue buat selalu dengan kesungguhan hati
tetapi karena manusia tak pernah luput salah
gue pun ada aja yang salah

ha ha ha 


selamat membaca, 
kalian yang baca juga bisa kok tulis di kolom comment apa pendapat kalian dan kekurangan yang harus kuperbaiki 
#sokbanyakyangbacayasop
;))))


Aksi Bentrok Gojek dan O-pang

CIPUTAT-TANGERANG SELATAN. Aksi bentrok antara Ojek Online (Go-Jek) dengan ojek pangkalan (O-Pang) memanas di Stasiun Pondok Ranji (30/9) malam hari. Kejadian dipicu dari salah satu Go-Jek yang ditegur oleh seorang ojek pangkalan. Pasalnya, supir gojek merasa ia tidak melanggar batas perjanjian radius 100 m dari stasiun saat menjemput penumpang. Sebaliknya, O-Pang menganggap ojek online telah melewati batas penjemputan dan wajar apabila ditegur.
Ikri, mahasiswa yang menyaksikan kejadian tersebut menjelaskan bahwa bentrok ini hanya masalah salah paham. “kedua pihak itu emosi. Terbukti, saat ada gojek lagi yang nurunin penumpang juga, tiba-tiba ojek pangkalan menyerbu si abang dan memukulinya. Dari situ tuh bentrok dimulai” Ungkap Ikri kepada wartawan. Beruntung, aksi bentrok dari pukul 19.00 WIB ini berhasil diredam oleh pihak Kepolisian Tangerang Selatan. (SF)





Euforia Journalist Fair (J-Fair) 2016
CIPUTAT-MEDIA JAKARTA Himpunan Mahasiswa Konsentrasi (HMK) Jurnalistik untuk pertama kali mengadakan pembukaan acara Journalist Fair (J-Fair) 2016 di Taman Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi sore hari (20/10). Acara ini menarik perhatian warga dakwah, dengan mengusung tema Indonesia di era media digital serta penampilan komunitas kreasi musik, Puisi demokrasi dan media, Majelis Nurhidayah  dan pemutaran film karya mahasiswa jurnalistik.
Euforia mahasiswa dakwah melihat pembukaan serta penampilan hiburan J-Fair dirasakan oleh Dupa Pagista, Mahasiswi semester 5 Komunikasi Penyiaran Islam, pasalnya ia kaget melihat jurnalistik bisa melaksanakan acara semeriah ini. “ini langkah yang bagus sekali untuk maju, saya melihat rasa uforia sudah ada tetapi enggan mendekat. Seharusnya ada beberapa panitia yang menjemput bola, jadi penonton duduk mendekat bukan berada jauh dari panggung.” Ungkap Dupa. (SF)


Ciptakan Bisnis, Sampah Plastik Menjadi Cantik
SOFIE MEDINA PASHA
B
anyak orang mengatakan, sampah adalah hal yang menjijikan, kotor dan bau. Kehadiran sampah yang berlimpah di sekitar kerap kali membuat geram masyarakat. Namun, berbeda dengan Edy Fajar Prasetyo, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Agribisnis, UIN Jakarta, melihat sampah sebagai suatu peluang, harapan dan sumber pendapatan. Ia terinspirasi mempelopori Komunitas Eco Business Indonesia atau biasa dikenal dengan Ebi Bag sebagai bisnis ekonomi kreatif dari sampah plastik.
Menurut Edy Fajar, Eco Business Indonesia (Ebi Bag) merupakan usaha ramah lingkungan dimana dalam beraktivitas mengandung unsur 3P  yaitu people (pemberdayaan dan pemanfaatan yang akan dirasakan masyarakat), planet (sesuatu faktor yang harus disentuh sebagai bentuk usaha maksimal dalam melestarikan lingkungan), dan profit (keuntungan yang didapat selain memutarkan aktivitas usaha serta berorientasi pada pengembangan usaha dan upaya penyebaran pemberdayaan).
“Ebi bag awal terbentuk tahun 2013, awalnya itu termotivasi dari permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat yaitu sampah, kami pun mulai mengajarkan ke masyarakat cara memanfaatkan sampah di lingkungan,” ujar Edy.
Salah satu kegiatan yang dipelopori Edy yaitu mengubah sampah plastik menjadi karya cantik seperti tas, dompet, aksesoris, bahkan karikatur dari sampah yang menjadi inovasi terbaru. Ia dan tim Ebi bag mengajak dan mengajari masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam proses pembuatan daur ulang  sampah plastik tersebut.
Seiring berjalan waktu. Edy Fajar aktif dan menjadi founder dalam komunitas UIN Preneurs dengan usaha ebi bag, Ia sering menggalakkan gerakan peduli sampah dan berfikir kreatif dalam memanfaatkan barang yang kurang berguna dalam seminar-seminar. Dengan motto ‘Sebaik-baiknya insan adalah insan yang bermanfaat’ Edy telah menginspirasi untuk menciptakan bisnis melalui masalah kecil yang ada di masyarakat.



Melirik Ide, Tertarik Usaha
Sofiemedina
S
ukses berbisnis bisa diraih sedari muda. Pernyataan tersebut sangat lazim didengar dan sering dijadikan acuan anak muda untuk memulai usaha dengan berdagang. Seperti halnya Nur Isrojah, mahasiswa Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, menjadikan pernyataan tersebut sebagai acuan dalam bisnis hijabnya. Tren Jilbab yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam lima tahun terakhir ini, dijadikan peluang bisnis oleh Isrojah untuk membuka toko online hijab, yang diberi nama Hijabstore. Pemakaian jilbab yang beragam model, bentuk, dan warna membuat Ia tertarik untuk memulai usaha tersebut.
Berani Bangkit Memulai
Sebelumnya, Isrojah mengatakan pernah mempunyai usaha dagang baju, joggerpants dan case handphone secara online yaitu @khonsa_shop. Namun, usaha tersebut tidak berjalan lancar. Mahasiswi Jurnalistik tersebut tentu tidak menyerah sampai disitu, di awal tahun 2015 ia berani bangkit dan memulai dagang kembali.
Ya karena berjualan itu pasti ada fase dimana kita lemah. Maka dari itu, saya berpikir harus bangkit kembali untuk meneruskan online shop tersebut.” Ungkap Isrojah saat ditemui wartawan Surat Kabar Jurnalis.
Akhirnya, usaha online shop pun dijalankan kembali dengan modal dari uang tabungan yang telah dikumpulkan. Produk dan nama toko online pun berubah menjadi berjualan jilbab dengan nama @hijabstore16_Awalnya stok jilbab yang Ia beli untuk dijual hanya sekitar 5-10 pcs, namun dengan kerja keras saat ini pemesanan sudah bertambah hingga 50 pcs per bulan.

Sibuk Kuliah Tak Menjadi Alasan
Banyaknya tugas kuliah di semester 5 ini, menurut Isrojah tidak membuat ia vakum meninggalkan bisnis Hijabstore. Ia tetap seimbang dalam hal kuliah dan berdagang di jejaring online. “sebisa mungkin saya membagi waktu antara kuliah dan bisnis. Salah satunya dengan cara belanja dagangan yang saya lakukan setelah pulang ataupun libur kuliah, dan itu juga biasanya saat hanya ada pemesanan atau stok hijab yang sudah mulai habis.” Kata Isrojah.
Dengan begitu bisnis yang menjual jilbab model segiempat renda, arabian scraf, dan rawis ini tetap dapat terkontrol pemesanan produk serta akun jejaring online-nya. Menurut Isrojah pemesanan atas produk Hijabstore terus bertambah setiap bulannya. tidak hanya mahasiswa UIN Jakarta yang tertarik membeli produk Hijabstore, tetapi juga orang di luar Jakarta. Dengan membayar Rp 30.000 yang belum termasuk ongkos kirim, pembeli sudah mendapatkan jilbab yang diinginkan tanpa harus ribet pergi ke toko hijab.
Cerdas Melihat Tren Sebagai Peluang
Tak hanya dari kalangan anak muda, penggemar Hijabstore juga ada dari kalangan ibu-ibu. Menurut pengusaha Hijabstore, ibu-ibu lebih banyak memesan jenis jilbab segiempat renda. Salah satu pemesannya adalah Puji Astuti, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Tangerang. Ibu berwajah oriental ini mengaku tertarik dengan model jilbab di toko online Hijabstore. Ia pada waktu itu memutuskan langsung membeli dan merasa senang dengan pelayanan dan pengiriman barang yang baik dan cepat, bahkan Puji mengakui usaha bisnis Isrojah ini cukup cerdas karena Ia pintar melihat tren sebagai peluang bisnis.
“Saya sangat apresiasi sekali ya, masih muda, kuliah, tetapi sudah punya ide menekuni untuk jualan online. Patut ditiru, dan pasti siapa saja bisa dagang, asalkan dia punya keinginan.” Kata Puji.
Sebagi seorang Ibu, Ia mengharapkan generasi muda yang lain juga kreatif dalam menciptakan peluang bisnis. Menurut Puji, tidak perlu usaha yang besar-besaran dan membutuhkan modal banyak, mulailah belajar dari usaha yang kecil saja seperti berjualan kue di kampus. Hal tersebut walaupun tergolong usaha mikro namun tetap menghasilkan uang.
Respon positif mengenai mahasiswa yang mempunyai usaha bisnis sambil kuliah tidak hanya diungkapkan oleh Puji Astuti selaku pembeli Jilbab di Hijabstore, melainkan juga dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Abdul Rozak. Ia mengatakan bahwa dagang di kalangan mahasiswa itu baik dan ada hukum mengenai berdagang dalam Islam.
“Hukum mengenai cara perdagangan yang benar ada dalam Al-Qur’an, Surah As-Saf ayat 10 sampai 12. Dalam ayat tersebut dijelaskan perdagangan yang benar harus dengan di jalan Allah SWT” Ungkap Abdul Rozak.
Dengan adanya landasan ayat Al-Qur’an tersebut, diharapkan bagi mahasiswa UIN Jakarta yang kuliah sambil berdagang atau berbisnis selalu ingat bahwa harus tetap berada di jalan Allah dengan menggunakan cara-cara berdagang yang baik. Jika hal tersebut telah dilakukan, InsyaAllah usaha bisnis pun dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan dan sukses bisnis di usia muda.




Sistem Perfilman Indonesia


TARAAA.....FIRST TIME 
bikin abstrak dan dilanjutkan makalahnya di semester 4

semoga dapat bermanfaat ;)
dan 
semoga gak abstrak-abstrak banget pas dibaca haha













ABSTRAK

SISTEM PERFILMAN INDONESIA
PERAN NEGARA DAN MASYARAKAT

Sistem merupakan komponen untuk mencapai tujuan tertentu. Dan tujuan itu ada dalam perfilman Indonesia. Perfilman Indonesia  awalnya dikembangkan oleh seniman dari kelompok sandiwara, lalu mengalami dinamika dalam perkembangan dan interaksinya dengan pemerintah dan masyarakat.
Dari hal diatas, timbulah pertayaan mayor, bagaimana peran Negara dan Masyarakat dalam sistem perfilman Indonesia? dan pertanyaan minor, apa saja peran Negara dalam sistem perfilman Indonesia? serta apa saja peran masyarakat dalam sistem perfilman Indonesia?
Menurut saya, peran Negara dan masyarakat dalam sistem perfilman Indonesia harus saling mengimbangi. Negara khususnya disini pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan, sedangkan masyarakat menghasilkan karya-karya secara bertanggung jawab.
Menurut Anwar Arifin dalam buku Sistem Komunikasi Indonesia, peranan serta hubungan film dengan pemerintah (Negara) dan masyarakat menentukan karakteristik Sistem Perfilman Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Sistem Perfilman Indonesia saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 menjelaskan tentang perfilman memperluas peran serta masyarakat, sehingga adanya pembaruan dalam peran masyarakat di perfilman.
Peran Negara dalam perfilman Indonesia, Salah satunya telah melakukan pengawasan dan pembinaan melalui lembaga Dewan Film dan Badan Pertimbangan serta Lembaga Sensor Film.  Sedangkan, peran insan perfilman (masyarakat) pada saat ini dilaksanakan secara bebas berkreasi, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial, terutama yang berkaitan dengan agama, kebudayaan, etika, moral dan kesusilaan.

Jadi, sistem perfilman Indonesia telah berkembang sesuai dengan undang-undang perfilman dan upaya peran pemerintah (Negara) harus diimbangi dengan peran serta masyarakat. 


MAKALAH SISTEM PERFILMAN INDONESIA
PERAN NEGARA DAN MASYARAKAT


BAB I
PENDAHULUAN

       I.            Latar Belakang
Sistem merupakan kumpulan komponen untuk mencapai tujuan tertentu.[1] Dan film adalah salah satu bagian penting dari perkembangan kehidupan manusia untuk saat ini. Film bahkan menjadi gambaran bagaimana kehidupan suatu bangsa dan masyarakat karena dalam sebuah film terdapat bahasa, kebiasaan- kebiasaan, cerita- cerita khas, lokasi- lokasi menarik dan sebuah kebudayaan atau masyarakat dalam suatu bangsa.[2]
Dalam mencapai sebuah tujuan perfilman khususnya Indonesia diperlukan sistem yang bekerja dengan baik. Perfilman Indonesia  yang awalnya dikembangkan oleh seniman dari kelompok sandiwara, lalu mengalami dinamika dalam perkembangan dan interaksinya dengan pemerintah dan masyarakat. Hubungan film dan masyarakat pada awalnya sebagai  hiburan bagi kelas bawah di perkotaan, dengan cepat film mampu menembus batas-batas kelas dan menjangkau kelas yang lebih luas.[3]  Pemerintah dan masyarakat pun menjadi bagian terpenting dalam perputaran roda sistem perfilman Indonesia. Maka dari itu, saya akan membahas mengenai “Peran Negara dan Masyarakat dalam Sistem Perfilman Indonesia”.
    II.            Rumusan Masalah
1.      Bagaimana peran Negara dan masyarakat dalam sistem Perfilman Indonesia?
1.      Apa saja peran Negara dalam sistem Perfilman Indonesia?
2.      Apa saja peran masyarakat dalam sistem Perfilman Indonesia?

 III.            Tujuan Penulisan
Untuk mengetahui Peran Negara dan Masyarakat dalam sistem perfilman Indonesia.


BAB II
PEMBAHASAN
1.      Negara Dan Masyarakat Dalam Sistem Perfilman Indonesia
Pemerintah (Negara) dan masyarakat merupakan pemangku kepentingan (stakeholders) perfilman. Peran Negara dan masyarakat sangat penting dan harus saling mengimbangi satu sama lain. Negara khususnya disini pemerintah, harus melakukan pembinaan dan pengawasan terutama dalam bentuk sensor dan izin. Hal itu mencakup sensor terhadap isi film, iklan film (poster, stillphoto, thriller, banner, pamflet, brosur, baliho, spanduk, folder dan plakat) serta izin pembuatan dan pertunjukan film, karena berkaitan dengan produksi dan distribusi pesan.  Hal ini juga berkaitan erat dengan masyarakat, baik sebagai pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman maupun sebagai khalayak film (penonton).[4]
Hubungan film dengan pemerintah dan masyarakat menentukan karakteristik sistem perfilman Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, sistem perfilman Indonesia yang dikembangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, yaitu disebutkan dari aspek ideologis dapat juga disebut Sistem Perfilman Pancasila. Pergantian undang-undang perfilman yang sebelumnya Undang-undang perfilman 1992 disebabkan karena setiap sistem atau teori tentang film akan mengalami revisi atau perubahan sesuai dengan zaman baru dan tampilnya generasi baru. Dan dalam UU Perfilman 2009 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan reformasi terutama bergesernya posisi film dari rumpun politik ke rumpun kebudayaan, serta menyikapi perkembangan ilmu dan teknologi serta adanya dinamika masyarakat dalam era globalisasi. Perfilman Indonesia dipandang sebagai fenomena kebudayaan yang berfungsi melestarikan, mengembangkan, dan memperkuat ketahanan budaya bangsa. [5] Hal ini sesuai dengan BAB I: Ketentuan Umum dalam pasal 1 mengenai film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa.[6]
Dalam sistem perfilman Indonesia yang berkembang sesuai dengan undang-undang perfilman senantiasa terdapat hubungan struktural dan hubungan fungsional serta hubungan evolusioner antara lembaga perfilman dengan pemerintah dan masyarakat dalam sebuah sistem yang terkait dan saling memengaruhi dari waktu ke waktu secara dinamis, berubah dan berkesinambungan. Hal itu terkait dengan peran serta masyarakat dalam upaya mengimbangi peran pemerintah.
2.      Peran-Peran Negara dalam Sistem Perfilman Indonesia
Industri perfilman Indonesia telah berkembang dengan cukup baik dari masa ke masa. Pemerintah selaku penyokong industri perfilman yang ada di Negara ini telah berkontribusi memberikan peran ataupun jasa demi perfilman Indonesia yang lebih baik. Salah satunya Negara (pemerintah) telah memberikan sebuah lembaga di tengah-tengah masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan yaitu Lembaga Sensor Film serta Dewan Film dan Badan Pertimbangan.
ü  Lembaga Sensor Film
Film harus memiliki surat lulus sensor dari lembaga sensor film (LSF), mencakup film cerita (fiksi) dan film noncerita (fakta) yang mengandung unsur naratif (tema atau cerita) dan unsur sinematik. Pemerintah Republik Indonesia juga mengadopsi penyensoran film, yang dilakukan oleh sebuah panitia yang disebut panitia Sensor Film tahun 1959. Sampai sekarang, penyensoran film dalam sistem perfilman Indonesia tetap eksis dilakukan oleh satu badan atau lembagayang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat. Secara substansial pedoman dalam penyensoran film kemudian diperluas sesuai perkembangan zaman dalam pedoman sensor film yang dimiliki oleh badan Sensor Film (BSF) yang dibentuk berdasarkan UU perfilman 1964 dan dikembangkan dalam UU Perfilman 1992 oleh Lembaga Sensor Film (LSF).
Penyensoran film tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film akan adanya kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pornografi. Hal ini merupakan manifestasi dari tugas pemerintah (Negara) yang wajib melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam sistem perfilman Indonesia yang berlaku mulai tahun 2009, LSF berpedoman film dan iklan film yang mengandung tema, gambar, suara dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan kriteria sensor, akan dikembalikan kepada pemilik film dan film iklan untuk diperbaiki. LSF bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri, berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Selain itu, LSF juga dapat membentuk perwakilan di ibukota provinsi.[7]
            Dari kedua lembaga tersebut, masing-masing membuat sistem atau tatanan yang sedemikian teraturnya. Hal ini sangat diharapkan untuk tatanan lebih baik dari masa ke masa dalam sistem perfilman Indonesia, agar nantinya perfilman Indonesia tidak pernah redup dan kalah dengan daya saing film luar negeri. Namun, perlindungan dalam bentuk sensor ini tidak cukup dengan hanya melakukan sensor dalam film. Perlindungan harus dijamin dengan memastikan sebuah film tertentu sesuai kriteria yang ditetapkan badan pengelompokkan film.[8]
ü  Dewan Film dan Badan Pertimbangan
Pengawasan pemerintah terhadap perfilman dilakukan oleh Dewan film Indonesia (DFI) yang dibentuk tahun 1959 (pada masa demokrasi terpimpin). Dewan Film Indonesia merupakan instansi pemerintah yang bersifat antardepartemen, anggotanya terdiri atas wakil-wakil departemen terkait yaitu: Departemen Perdagangan, departemen perindustrian, pendidikan dasar dan kebudayaan, departemen dalam negeri dan staf umum Angkatan darat. Namun, tidak hanya dari instansi pemerintah, anggotanya juga banyak dari berbagai unsure masyarakat yang merupakan contoh korporatisme masyarakat.[9] Tugasnya yaitu merumuskan kebijaksanaan pemerintah dalam menghadapi berbagai masalah perfilman pada umumnya. Hal itu mencakup izin, fasilitas dan bantuan pemerintah tentang pembuatan film, pengedaran film, pertunjukkan film, impor dan ekspor film. Kemudian, pada masa orde baru dilaksanakan sesuai UU No.8 tahun 1992, dimana pengawasannya melibatkan masyarakat dalam Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) yang menggantikan Dewan Film Indonesia.
Pengawasan pemerintah dalam sistem perfilman Indonesia yang berlaku saat ini lebih longgar dibanding sebelumnya. Izin pemerintah saat ini hanya diwajibkan bagi pembuatan film yang dilakukan oleh pihak asing di Indonesia tanpa dipungut biaya. Sedang bagi pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman yang memiliki badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, hanya menyampaikan pemberitauan tertulis kepada pemerintah tanpa dipungut biaya. Untuk hal ini pemerintah wajib melindungi pembuatan film yang telah dicatat dan pengumumannya secara berkala kepada publik tentang data judul film yang telah tercatat. Meskipun demikian, usaha pengedaran film, pertunjukkan film, penjualan/penyewaan film dan impor film tetap memerlukan izin dari pemerintah, kecuali usaha penjualan film dan penyewaan film yang dilakukan oleh perseorangan. Dalam upaya menghindari monopoli dalam perfilman, pemerintah melarang usaha perfilman memliki usaha perfilman lain. Selain itu juga dilarang mempertunjukkan film yang hanya berasal dari satu pelaku usaha pembuatan film dan pengedaran film atau importir film melebihi 60% jam pertunjukkannya selama enam bulan berturut-turut.
Pemerintah saat ini juga wajib mencegah film impor yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa, serta membatasi film impor dengan menjaga proporsi antara film impor dan film Indonesia. hal ini guna mencegah serbuan budaya asing.[10]
3.      Peran-Peran Masyarakat dalam Sistem Perfilman Indonesia
Peran insan perfilman (masyarakat) pada saat ini dilaksanakan secara bebas berkreasi, namun tetap harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial, terutama yang berkaitan dengan agama, kebudayaan, etika, moral dan kesusilaan. Berikut adalah penjelasan kebebasan berkreasi dan tanggung jawab dalam peran masyarakat sebagai insan perfilman;
ü  kebebasan berkreasi dan tanggung jawab sebagai insan perfilman
Pembuatan film didasarkan atas kebebasan berkarya yang bertanggung jawab. Insan perfilman bebas berkreasi, berkarya dan bertanggung jawab dalam pembuatan film yang dilakukan dalam rangka memelihara dan mengembangkan budaya bangsa untuk mewujudkan kebebasan berkreasi dan berkarya dilaksanakan dengan memperhatikan kode etik dan nilai-nilai keagamaan yang berlaku. Kode etik film dibuat dan diterapkan oleh masyarakat perfilman. Berdasarkan UU sistem Perfilman Indonesia tahun 2009, sangat jelas bahwa harus menghargai prinsip kebebasan berekspresi (freedom of the movies). Namun kebebasan dalam sistem Perfilman Indonesia itu harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial, terutama yang berkaitan dengan agama, kebudayaan, etika, moral, kesusilaan yang tidak banyak mengandung unsur nuansa politik.[11]
Dengan adanya kebebasan berekspresi dan tanggung jawab, insan perfilman dapat mengeluarkan idea tau gagasan yang lebih baik bagi film Indonesia namun tetap dengan tanggung jawab. Selain itu, terdapat juga Badan perfilman Indonesia yang merupakan wadah peran serta masyarakat berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia.  peran serta masyarakat masa kini dapat dilakukan dalam bentuk: apresiasi dan promosi film, pengarsipan film, memberikan penghargaan, menyelenggarakan pendidikan atau pengembangan perfilman. Selain itu masyarakat juga dapat berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perfilman, serta mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film luar negeri. Maka itu, badan perfilman Indonesia bertugas menyelenggarakan festival film di dalam negeri, menyelenggarakan pekan film ataupun mengikuti festival film, serta memberikan penghargaan. Selain itu, badan perfilman Indonesia dapat juga memperoleh bantuan dana dalam bentuk hibah dari pemerintah dan atau daerah yang akan diaudit oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan) Indonesia. Peran serta masyarakat dan pelembagaannya dalam badan perfilman Indonesia, juga menjamin hak tiap masyarakat insan perfilman dalam berkreasi, berinovasi, berkarya dalam bidang perfilman serta memperoleh jaminan sosial, keselamatan, kesehatan, dan perlindungan hukum serta membentuk organisasi profesi yang memiliki kode etik. Insan perfilman Indonesia diwajibkan juga mengutamakan dalam pembuatan film dalam negeri sehingga tidak didominasi oleh insan perfilman dari luar negeri.[12]
Selain hal tersebut, dalam banyak penelitian tentang dampak film terhadap masyarakat, hubungan antara film dan masyarakat selalu dipahami linier yang artinya film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan (message) di baliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Film adalah potret dari masyarakat di mana film itu dibuat, sebagai refleksi dari masyarakatnya.[13]
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
ü  Pemerintah (Negara) dan masyarakat merupakan pemangku kepentingan (stakeholders) perfilman.
ü  Peran Negara :
o   Membentuk lembaga Dewan Film dan Badan Pertimbangan serta Lembaga Sensor Film.
o   Pengawasan pemerintah dalam hal izin pemerintah saat ini hanya diwajibkan bagi pembuatan film yang dilakukan oleh pihak asing di Indonesia tanpa dipungut biaya.
o   pemerintah wajib melindungi pembuatan film yang telah dicatat dan pengumumannya secara berkala kepada publik tentang data judul film yang telah tercatat.
o   Pemerintah saat ini juga wajib mencegah film impor yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa, serta membatasi film impor dengan menjaga proporsi antara film impor dan film Indonesia.
ü  Peran Masyarakat :
o   Peran insan perfilman (masyarakat) pada saat ini dilaksanakan secara bebas berkreasi, namun tetap harus diimbangi dengan tanggung jawab.
o   peran serta masyarakat masa kini dapat dilakukan dalam bentuk: apresiasi dan promosi film, pengarsipan film, memberikan penghargaan, menyelenggarakan pendidikan atau pengembangan perfilman.
o   Terdapat Badan perfilman Indonesia yang merupakan wadah peran serta masyarakat.
o   Peran serta masyarakat dan pelembagaannya dalam badan perfilman Indonesia,  menjamin hak tiap masyarakat insan perfilman dalam berkreasi, berinovasi, serta memperoleh jaminan sosial, keselamatan, kesehatan, dan perlindungan hukum serta membentuk organisasi profesi yang memiliki kode etik.


DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arifin, Anwar., 2011, Sistem Komunikasi Indonesia, Bandung, Remaja Rosdakarya.
Nuraida, Ida., 2008, Manajemen Administrasi Perkantoran, Yogjakarta, Kanisius.
Irawanto, Budi., 1999, Film, Ideologi, dan Militer: Hegemoni Militer dalam Sinema
      Indonesia,  Yogjakarta: Media Pressindo.
Effendy, Heru ., 2008,  Industri Perfilman Indonesia, Jakarta, Erlangga.
Surbakti, Ramlan., 2000, Memahami Ilmu Politik, Jakarta, Grasindo.

Internet:





[1] Ida Nuraida, Manajemen Administrasi Perkantoran, (Yogjakarta: Kanisius, 2008) Hal 3
[2] Diakses dari http://digilib.unila.ac.id/428/3/BAB%20I.pdf pada tanggal 07 Juni 2016, pukul 23:02 wib.
[3] Budi Irawanto, Film, Ideologi, dan Militer: Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia, (Yogjakarta: Media Pressindo, 1999) Hal 12
[4] Anwar Arifin, Sistem Komunikasi Indonesia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) Hal 171.
[5] Anwar Arifin, Sistem Komunikasi Indonesia, Hal 172
[6] Diakses dari https://kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/UU%2033%20Tahun%202009.pdf, pada tanggal 07     Juni 2016,  pukul 23:14.
[7] Anwar Arifin, Sistem Komunikasi Indonesia, Hal 175
[8] Heru Effendy, Industri Perfilman Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2008), Hal 9.
[9] Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 2000), Hal 134.
[10] Anwar Arifin, Sistem Komunikasi Indonesia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) , Hal 177-176
[11] Anwar Arifin, Sistem Komunikasi Indonesia, Hal 173
[12] Anwar Arifin, Sistem Komunikasi Indonesia, Hal 180-182.
[13] Budi Irawanto, Film, Ideologi, dan Militer: Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia, (Yogjakarta: Media Pressindo, 1999) Hal 12

Makalah Masalah sosial

Hello....

Makalah lagi nih...

sedikit cerita yaa... #pastilangsungdiscrollwk

waktu ada mata kuliah sosiologi semester 1 (masih unyu-unyu lom tau kerasnya semester akhir wkwk) gue ada tugas buat makalah studi kasus per individu tentang masalah sosialsaat itu gue langsung bergegas ke perpustakaan eaak (enggak deh)waktu sudah mendekati deadline 

gue pun memutuskanuntuk memilih


Masalah Sosial Studi Kasus kemiskinan di Indonesia






BAB I
PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang Masalah
Dalam tatanan masyarakat, banyak sekali timbul perubahan, dan timbul juga masalah sosial, yang mengakibatkan perubahan terhadap nilai-nilai kemasyarakatan dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan. Masalah sosial pada dasarnya mengarahkan pada perhatian pada kondisi ketidakseimbangan perilaku, moral, dan nilai-nilai sosial.[1] Suatu kehidupan masyarakat yang sebelumnya normal menjadi terganggu, akibat dari perubahan pada unsur-unsur dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Variasi masalah sosial pun sangat beragam, Salah satu contoh masalah sosial dari segi ekonomi yaitu kemiskinan.
Pemerintah ikut andil dalam membenahi permasalahan kemiskinan di Indonesia yang terjadi. Fenomena masalah kemiskinan telah lazim terdengar dalam masyarakat, bukanlah fenomena yang baru di dalam kehidupan sosial. Hal ini terjadi karena adanya globalisasi ekonomi dan ketergantungan antar negara dapat memberikan tantangan dan kesempatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara dan juga memberikan resiko ketidakpastian perekonomian dunia. Bila diamati, seolah olah kemiskinan identik dan seperti selalu melekat di dalam struktur Negara dan menjadi masalah sosial yang cukup serius untuk mendapatkan penanganan dari penyelenggara Negara. Namun, telah banyak upaya yang dilakukan oleh penyelenggara Negara untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
Indonesia Negara salah satunya. Bangsa Indonesia  sudah sejak lama memiliki problematika ini dalam pembangunan. Pemerintah mempunyai perhatian besar terhadap masalah ini, terbukti dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda menghilangnya kemiskinan. Persoalan tersebut bagaikan mengurai benang kusut yang sulit dicari penyelesaiannya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat makalah ini dengan judul “Masalah Kemiskinan di Indonesia”.

1.2.   Rumusan Masalah
1.      Bagaimana gejala dan cara mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia?
2.      Bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia?
3.      Apa sajakah kendala dan cara menanggulangi kemiskinan di Indonesia?
1.3.   Tujuan Penulisan
        Adapun tujuan dibuatnya makalah yang membahas tentang kemiskinan di Indonesia ini adalah sebagai berikut:
1.      Untuk mengetahui batasan masalah tentang kemiskinan serta cara mengukur tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia ini.
2.      Untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan di indonesia.
3.      Mengetahui kendala yang terdapat, dan upaya penanggulangan kemiskinan.





BAB II
KERANGKA TEORI


Penelitian ini bertujuan mengungkapkan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Kemiskinan yang telah menjadi masalah multidimensi dan lintas sektor sehingga faktor saling berkaitan. Sebagai landasan kerja penelitian penulis mengklasifikasikan konsep-konsep sebagai berikut.
2.1.   Batasan Masalah kemiskinan
Kemiskinan lazimnya digambarkan sebagai gejala kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat-istiadat, dan sistem nilai yang dimiliki. Menurut Kuncoro, (1997: 102-103), Mengemukakan bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan, salah satunya bagaimana ukuran dari standar hidup minimum tersebut. Di Indonesia, hal tersebut dapat terlihat dari Definisi kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2100 kalori per kapita per hari. BPS menyebutkan ada 14 kriteria suatu keluarga/rumah tangga dikategorikan miskin, yaitu :
1)      Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang,
2)      Jenis lantai tempat tinggal terbat dari tanah / bambu / kayu murahan,
3)      Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa plester,
4)      Tidak mempunyai fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain,
5)      Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik,
6)      Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai / air hujan,
7)      Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah,
8)      Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu,
9)      Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun,
10)  Hanya sanggup makan sebanyak satu kali/ dua kali dalam sehari,
11)  Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik,
12)  Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m2 – buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,00 per bulan (2005), - atau pendapatan per kapita Rp 166.697,00 per kapita per bulan (2007),
13)  Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD / hanya SD,
14)  Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,00, seperti sepeda motor (kredit / non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.[2]
Michael P. Todaro (2004) mengemukakan kemiskinan absolut, yaitu sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk tersebut hidup di bawah tingkat pendapataan riil minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan internasional. Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1)      Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, dan keterampilan.
2)      Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri seperti untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha.
3)      Tingkat pendidikan mereka rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar karena harus membantu orangtua mencari tambahan penghasilan.
4)      Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas, berusaha apa saja.
5)      Banyak yang hidup di kota berusia muda, dan tidak mempunyai keterampilan.[3]
Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik(BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dengan acuan yang digunakan 2.100 kalori per hari. Garis kemiskinan lain yang paling dikenal ialah garis kemiskinan Sajogyo, yang dalam studi selama bertahun-tahun menggunakan suatu garis kemiskinan yang didasarkan atas harga beras. Sajogyo mendefinisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan beras.[4]
2.2.    Sebab-Sebab kemiskinan
Permasalahan kemiskinan hingga saat ini ada karena terdapat faktor-faktor penyebab kemiskinan. Menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana (2009:28-29) yaitu:
1)      pendidikan yang terlampau rendah
2)      Malas bekerja
3)      Keterbatasan sumber alam
4)      Terbatasnya lapangan kerja
5)      Keterbatasan modal
6)      Beban keluarga
Menurut Suryadiningrat dalam Dadan Hudayana (2009:30), juga mengemukakan bahwa kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh kurangnya komitmen manusia terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penganiyayaan manusia terhadap diri sendiri tercermin dari adanya:
1)      Kesengganan bekerja dan berusaha
2)      Kebodohan
3)      Motivasi rendah
4)      Tidak memiliki rencana jangka panjang
5)      Budaya kemiskinan
6)      Pemahaman keliru terhadap kemiskinan.
Nasikun dalam Suryawati (2005:5), menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:
1)      Pelestarian proses kemiskinan, proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan anti kemiskina, tetapi realitanya justru melestarikan.
2)      Pola Produksi Kolonial
Negara ekskloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai skala besar dan berorientasi ekspor.
3)      Manajemen sumber daya alam dan lingkungan
Seperti manajemen pertanian asal tebang akan menurunkan produktivitas.
4)      Kemiskinan terjadi karena siklus alam
Misalnya, tinggal dilahan kriti, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
5)      Peminggiran kaum perempuan
Perempuan masih dianggap kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
6)      Faktor budaya dan etnik
Bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan seperti, pola hidup yang konsumtif pada petani saat panen.

2.3.   Pemberdayaan masyarakat miskin
Dalam konteks istilah pemberdayaan yang dikemukakan oleh Blanchard yaitu upaya untuk menguraikan belenggu yang membelit masyarakat terutama yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, motivasi.[5] Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri (FORKOMSAM) bidang Kesejahteraan Rakyat memberikan 4 rekomendasi penting dalam menyelesaikan problem kemiskinan di Indonesia. bahwa untuk menyelesaikan problem kemiskinan di Indonesia diperlukan 4 syarat penting. Yaitu leadership yang punya hati terhadap orang miskin, melibatkan orang miskin sebagai subyek permasalahan bukan obyek, jangan meninggalkan kultur mereka dan menyelesaikan problem kemiskinan jangan menggunakan pendekatan efisiensi.





BAB III
PEMBAHASAN

3.1. Gejala dan Cara Mengukur Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Gejala kemiskinan dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, biasanya tumbuh juga berbagai nilai dan norma sosial yang baru, dan dapat mengakibatkan bergesernya ukuran-ukuran taraf kehidupan, yang kemudian menjadi suatu kelaziman bagi masyarakat. Ukuran kaya atau miskin dapat dilihat dari kemampuan nilai ekonomisnya. Faktor ekonomi dijadikan tolak ukur dalam menilai tingkat kemiskinan, hal itu sebagai bukti faktor ini banyak diperjuangkan oleh berbagai kalangan masyarakat.
Memahami gejala masalah kemiskinan seringkali diikuti dengan upaya untuk melakukan pendefinisian dan pengukuran. Dalam konsep ekonomi, studi masalah kemiskinan akan segera terkatit dengan konsep taraf hidup, pendapatan dan distribusi pendapatan. Sementara ilmuwan lain tidak ingin berhenti pada melainkan mengaitkannya dengan konsep kelas, stratifikasi sosial, dan bentuk-bentuk diferensiasi sosial yang lain. Konsep taraf hidup (Level of living) misalnya, tidak cukup dilihat dari sudut pendapatan, akan tetapi juga perlu melihat faktor pendidikan, kesehatan, perumahan dan kondisi sosial yang lain. Kenyataan tersebut mengakibatkan pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan juga bervariasi.[6] konsep tingkat kemiskinan dapat diketahui dari
1.      Kemiskinan absolut adalah kemiskinan dimana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum. Kemiskinan absolute diukur dari satu set standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/Negara. Sebuah contoh dari populasi yang mengonsumsi makanan di bawah jumlah cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira-kira 2000-2500 kalori perhari untuk laki-laki dewasa).
2.      Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Contoh, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada masyarakat desa tertentu bisa jadi yang termiskin pada masyarakat desa lain. Terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (awal mula kemiskinan), yaitu :
a.       Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Disebabkan faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut, atau karena bencana alam. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumber daya alamnya atau daerah yang terisolasi.
b.      Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok, masyarakat yang disebabkan gaya hidup, kebiasaan hidup, dimana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan.
c.       Kemiskinan struktural disebabkan oleh faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi asset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.[7]

Diantara dua kategori untuk mengetahui tingkat kemiskinan atau seberapa besar tingkat kemiskinan di suatu daerah di Indonesia, terdapat juga badan pusat statistik (BPS) yang bertugas menghitung presentase jumlah masyarakat miskin disuatu daerah. Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep pendekatan kebutuhan dasar. Membuat garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan, kebutuhan minimum makanan setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan garis kemiskinan non makanan. Nilai mininum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, digabungkan menjadi garis kemiskinan. Hal ini dipakai sejak tahun 1998.[8] Contoh pengukuran terjadi pada BPS Karanganyar, Toto Deswanto, “Tingkat kemiskinan di Karanganyar mencapai 14,07 persen. Sedangkan, di Provinsi Jateng mencapai 14,98 persen. Terakhir, di tingkat nasional mencapai 11,66 persen”.[9]

3.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Perkembangan persentase penduduk miskin Indonesia selama empat dekade menunjukkan tren yang menurun. Selama periode 1976-1996, melalui pertumbuhan ekonomi yakni dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7 persen per tahun, Indonesia telah berhasil mengurangi persentase penduduk miskin yang mencapai 40,1 persen pada pertengahan 1976 hingga hanya mencapai 11,3 persen pada tahun 1996. Gambar 3 dan Tabel 2 juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan menurun secara konsisten selama periode 1976-1996 dengan tren penurunan yang cukup tajam. Penurunan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan lebih cepat bila dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Pada tahun 1976, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan mencapai 44,2 juta orang atau sekitar 40,4 persen dari total penduduk perdesaan, jumlah ini kemudian menurun secara drastis pada tahun 1993: jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun menjadi 17,2 juta orang atau sekitar 13,8 persen dari total penduduk perdesaan. Sebuah capaian yang mengesankan, ini artinya dalam kurun waktu 27 tahun, jumlah penduduk miskin di pedesaan berkurang sebesar 27 juta orang.[10] Sedangkan perkembangan pada tahun 2013 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin per Maret 2013 mencapai 28,07 juta atau 11,37 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut mengalami penurunan 0,52 juta dibandingkan dengan penduduk miskin per September 2012 sebesar 28,59 juta (11,66) persen. Beberapa faktor penyebab turunnya angka kemiskinan antara lain inflasi berdasarkan komponen umum secara kumulatif relatif rendah, upah harian nominal buruh tani dan bangunan yang meningkat serta stabilnya harga beras. Secara keseluruhan garis kemiskinan meningkat dari Rp 259.520 per kapita per bulan pada September 2012 menjadi Rp 271.626 per kapita per bulan pada Maret 2013. Selama periode September 2012-Maret 2013, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,18 juta orang (dari 10,51 juta pada September 2012 menjadi 10,33 juta pada Maret 2013). Sedangkan di daerah pedesaan berkurang 0,35 juta (dari 18,09 juta pada September 2012 menjadi 17,74 juta pada Maret 2013). Berturut-turut, pada 2009, BPS mencatat jumlah penduduk miskin 32,53 juta atau 14,15 persen, kemudian pada 2010 31,02 juta atau 13,33 persen, Maret 2011 30,02 juta atau 12,49 persen, September 2011 29,89 juta atau 12,36 persen dan Maret 2012 29,13 juta atau 11,96 persen. [11]

Secara rinci BPS mencatat  selama periode September 2013 hingga maret 2014 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun dari sekitar 10,68 juta orang  menjadi sekitar 10,51 juta orang. Sementara masyarakat miskin di daerah pedesaan turun dari 17,92 juta orang menjadi sekitar 17,77 juta orang.[12]

3.3.               Kendala dan Penanggulangan dalam Mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Ø     Penanggulangan dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia
              Kemiskinan menjadi isu prioritas pembangunan mulai dari global, nasional dan daerah. Baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan, kemiskinan masih saja dapat terlihat oleh kasat mata. Dan program penanggulangan atau dapat disebut pengentasan kemiskinan menjadi kajian besar, karena di Indonesia masalah kemiskinan sudah melekat dan menjadi pembahasan utama tersendiri.
              Penanggulangan kemiskinan tersebut diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Perpres nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Permendagri nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi dan TKPK Kabupaten Kota/Kabupaten.[13] Program-program kemiskinan dibagi menjadi 4 (empat) untuk mempertajam fokus pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yaitu:
1.      Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial, yang dilaksanakan dengan tujuan mengurangi beban masyarakat dan keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan akses pelayanan dasar antara lain melalui makanan, kesehatan dan pendidikan.
2.      Program Pemberdayaan Masyarakat (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM) yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.
3.      Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang dilaksanakan dengan tujuan membantu usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas usahanya agar kehidupan masyarakat miskin semakin stabil dan pendapatan meningkat.
4.      Program Pro Rakyat yang dilaksanakan dengan tujuan melengkapi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan melalui 3 klaster program penanggulangan kemiskinan dan membantu kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan termajinalkan.[14]
Dari semua program penanggulangan itu, bagi negara pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan bisa dilakukan melalui pembangunan, baik institusi maupun manusia itu sendiri. Di antaranya membangun sistem pendidikan yang mencakup berbagai kalangan.[15]


Ø  Permasalahan yang Dihadapi dalam Program Penanggulangan Kemiskinan
Beberapa permasalahan yang masih menjadi beban dalam rangka mengentaskan kemiskinan hingga tahun 2006 antara lain:
1.      tingginya tingkat inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kenaikan harga BBM memicu naiknya tingkat biaya produksi dan distribusi barang serta jasa, sedangkan tingkat pendapatan masyarakat tetap, maka itu berarti terjadi gejala penurunan pendapatan.
2.      belum meratanya program pembangunan, khususnya di pedesaan, luar pulau Jawa, daerah terpencil, dan daerah perbatasan.
Secara presentase terhadap jumlah penduduk di daerah ini, kemiskinan diluar pulau Jawa termasuk Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
3.      masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, seperti akses pendidikan layak, pelayanan kesehatan, dan terpenuhinya kebutuhan gizi yang memadai untuk kesehatan, terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal yang layak.
4.      masih besarnya jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin, baik karena guncangan ekonomi, bencana alam, dan juga akibat kurangnya akses terhadap pelayanan dasar dan sosial.
5.      Kondisi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Fluktuasi berdampak besar pada daya beli masyarakat, upaya penanggulangan kemiskinan melalui stabilitas harga kebutuhan pokok harus dilakukan komprehensif dan terpadu.[16]
Selain itu masih banyak kendala yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan dari 2005-2008, kendala tersebut diantaranya :
1.      Naiknya harga minyak dunia yang cukup besar telah mempersempit gerak fiskal
2.      Rangkaian bencana alam di beberapa daerah mengakibatkan beralihnya fokus pelaksanaan program pembangunan dan pertumbuhan.
3.      Banyaknya program multisektor dan regional yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, ternyata masih sangat sektoral dan kurang terintegrasi sehingga mengakibatkan rendahnya efektivitas dan efisiensi program.
4.      Pemahaman dan kemampuan pemda untuk melakukan sinergi terhadap program masih beragam dan belum optimal.
5.      Terbatasnya sumber pendanaan bagi masyarakat miskin dan masih rendahnya kapasitas serta produktivitas usaha untuk memperluas kesempatan kerja.[17]
Dari berbagai permasalahan, upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan sangat bergantung pada pelaksanaan dan pencapaian, dibutuhkan sinergi dan koordinsi program pembangunan di berbagai sektor. Dan kenyataan hingga saat ini masih terjadi kemiskinan yang melilit di Indonesia, maka diperlukan juga kerja keras dari semua pihak untuk menanggulangi kemiskinan yang nantinya menjadi tanggung jawab bersama, baik instansi pemerintahan, instansi swasta maupun masyrakat pada umumnya.




BAB IV
PENUTUP
4.1. KESIMPULAN
Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan cukup serius penanganannya, butuh kesadaran dan kemauan diri yang keras dari masyarakat untuk memperbaiki taraf kehidupan, dan bagi pemerintah butuh ketulusan dan keseriusan hati untuk membantu rakyat Indonesia yang sebagian besar masih dibawah garis kemiskinan. Sehingga semua penanganannya itu harus berlangsung secara menyeleruh dengan suatu strategi yang mengandung semua aspek dan perilaku manusia kemudian ditunjang oleh tindakan sosial dan politik yang nyata.
4.2. SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran. Menurut pribadi penulis, sebagai warga Indonesia, hendaknya seluruh aspek baik dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya bekerja sama membuat strategi untuk menanggulangi kemiskinan, setidaknya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dan akhir kata, penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak terdapat kekurangan maka Saran dan kritik yang membangun dalam makalah ini, sangat penulis harapkan. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.












DAFTAR PUSTAKA
Setiadi, M. Elly dan Usman Kolip. (2011)Pengantar Sosiologi. Jakarta, Kencana.
Gilbert, Alan dan Josef Gugler. (1996). Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga. Yogyakarta.
Abdulsyani. (2012). Sosiologi Skematika,Teori, dan Terapan. Bumi Aksara. Jakarta.
Soelaeman, M. Munandar (1986). Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial.  Refika Saditama. Bandung.
Soetomo. (2010). Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, Pustaka belajar, Bandung.
SITUS WEB :
SITUS KORAN ONLINE :
Iris Gera, “Kemiskinan di Indonesia Menurun”(2014, 20 Oktober). diakses dari http://www.voaindonesia.com/content/bps-tingkat-keliskinan-indonesia-menurun/1948483.html pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 5:29 PM.
Solopos,”Angka Kemiskinan versi BPS dan Pemkab Berbeda” (2014, 9 Oktober) diakses dari http://www.solopos.com/2014/10/09/kemiskinan-di-karanganyar-angka-kemiskinan-versi-bps-dan-pemkab-berbeda-kok-bisa-542712  8 Oktober 2014 pada pukul 5:49 PM
Muhammad Iqbal, Republika Online “Tingkat Kemiskinan 2013 akan lebih tinggi dari Target Pemerintah” (2013, 20 Maret) http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/08/18/mrpo4p-tingkat-kemiskinan-2013-akan-lebih-tinggi-dari-target-pemerintah Pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 5:40 PM.







[1] Abdulsyani. Sosiologi Skematika,Teori, dan Terapan, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
[2]Sugeng Widodo, “Info Peta Daerah”, diakses dari http://infopetadaerah.blogspot.com/2010/07/ada-14-kriteria-yang-dipergunakan-untuk.html tanggal 22 Oktober 2014 pukul 7:32 AM.
[3] M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, Refika Saditama, Bandung, 1986. Hal. 228.
[4] Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, Kencana, 2011. Hal. 794-795.
[5]Ibid. Hal. 809.
[6] Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, Pustaka belajar, 2010, Hal 308.
[7] Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, Kencana, 2011. Hal. 794-795
[8] Iris Gera, “Kemiskinan di Indonesia Menurun” diakses dari http://www.voaindonesia.com/content/bps-tingkat-keliskinan-indonesia-menurun/1948483.html pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 5:29 PM.
[9] Diakses dari Koran online Solopos, 8 Oktober 2014 pada pukul 5:49 PM.
Pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 5.18 PM.
[12] Iris Gera, “Kemiskinan di Indonesia Menurun” diakses dari http://www.voaindonesia.com/content/bps-tingkat-keliskinan-indonesia-menurun/1948483.html pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 5:43 PM.
[13] Diakses dari Koran online Solopos, 8 Oktober 2014 pada pukul 5:49 PM.
Pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 5:52 PM.
[16] Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, Kencana, 2011, Hal. 806-807.
[17] Ibid. Hal 808.
 
M.E.D.I.N.A Blogger Template by Ipietoon Blogger Template